POLIPANGKEP.AC.ID, PANGKEP– Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM) Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan (Polipangkep) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto yang berlangsung di Swiss-Belhotel Makassar, 31 Mei 2026.
Kegiatan ini bertajuk “Penguatan Tugas dan Fungsi DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,” diikuti oleh 38 peserta yang terdiri atas pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Jeneponto. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi anggota legislatif dalam menjalankan fungsi, penganggaran, dan pengawasan secara profesional, efektif, dan akuntabel.
Direktur Polipangkep, Prof. Dr. Mauli Kasmi, S.Pi., M.Si, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan Bimtek seperti ini memiliki nilai yang sangat strategis. Bukan sekadar agenda rutin atau pemenuhan administrasi kelembagaan. Lebih dari itu, Bimtek adalah ruang pembelajaran, ruang refleksi, dan ruang penguatan kapasitas agar para wakil rakyat.
Saya percaya bahwa anggota DPRD Kabupaten Jeneponto memiliki komitmen yang kuat untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, saya berharap akan lahir gagasan-gagasan baru, perspektif baru, dan semangat baru dalam menjalankan amanah konstitusi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala PPPM Polipangkep, Dr. Muhammad Kadir, S.P., M.P., mengharapkan kegiatan ini hanya dilaksanakan sekali saja, namun tetap menjalin Kerjasama dengan pimpinan dan Anggota DPRD
“Kami PPPM Polipangkep senantiasa siap memberikan segala bantuan dan kerja sama yang dibutuhkan demi kemajuan bersama. Dimana pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan kewajiban bagi penyelenggaraan tugas DPRD dan Pemerintah Daerah,”ungkapnya.
Melalui pelaksanaan bimtek ini, PPPM Polipangkep berharap sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dapat terus ditingkatkan dalam rangka mendukung pengembangan kapasitas kelembagaan serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
