POLIPANGKEP.AC.ID, PANGKEP – Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan (Polipangkep) menghadiri Pusat Kajian Daerah dan Anggaran (Puskadaran) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam rangka Focus Group Discussion (FGD) di Kantor Bupati Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), 14 September 2026.
FGD mengangkat tema “Inventarisasi Permasalahan dan Urgensi Pengawasan atas Ketahanan Pangan Sektor Perikanan dan Pergaraman: Produktivitas Perikanan Budidaya dan Usaha Pergaraman, serta Ketepatan Penyaluran Bantuan Sarana Produksi.”
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pendalaman kajian Puskadaran dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan Komite II DPD RI, khususnya pada sektor kelautan dan perikanan. Kabupaten Pangkep dipilih sebagai salah satu lokus kajian karena memiliki karakteristik wilayah daratan, pesisir, dan kepulauan serta potensi yang besar pada sektor perikanan dan pergaraman.
Prof. Dr. Ir. Amrullah, M.Si. hadir sebagai salah satu perwakilan Polipangkep sekaligus menjadi narasumber dari unsur akademisi dengan membawakan materi bertajuk “Produktivitas Perikanan Budidaya, Pergaraman & Penguatan Efektivitas Dukungan di Pangkep.”
Dalam pemaparannya, Beliau mengulas kondisi produktivitas perikanan budidaya dan usaha pergaraman di Kabupaten Pangkep serta berbagai faktor yang perlu menjadi perhatian dalam mendorong peningkatan produktivitas dan keberlanjutan usaha masyarakat.
Pembahasan juga menekankan pentingnya penguatan efektivitas dukungan terhadap pembudi daya ikan dan petambak garam. Dukungan tidak hanya perlu dilihat dari sisi ketersediaan bantuan sarana produksi, tetapi juga dari aspek kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, ketepatan penerima, spesifikasi bantuan, waktu penyaluran, pemanfaatan, pendampingan, hingga dampaknya terhadap produktivitas dan keberlanjutan usaha.
Hal tersebut menjadi penting mengingat Pangkep memiliki karakteristik geografis yang khas, mencakup wilayah daratan, pesisir, dan kepulauan dengan 117 pulau. Kondisi geografis tersebut memberikan potensi sumber daya perikanan yang besar, namun sekaligus menghadirkan tantangan dalam distribusi sarana produksi, jangkauan pendampingan, konektivitas, dan pemerataan pelayanan bagi kelompok pembudi daya.
Sektor pergaraman juga menjadi bagian penting dalam diskusi. Pangkep memiliki sentra usaha garam rakyat, antara lain di Bori Masunggu, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, serta Kecamatan Labakkang. Sektor ini masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama berkaitan dengan produktivitas dan kualitas hasil, keterbatasan sarana-prasarana dan teknologi produksi, serta distribusi dan pemasaran.
Melalui perspektif akademik tersebut, FGD mendorong agar penguatan sektor perikanan budidaya dan pergaraman dilakukan secara lebih terintegrasi. Peningkatan produksi perlu berjalan beriringan dengan penguatan teknologi, kelembagaan pelaku usaha, pendampingan, akses pembiayaan dan pasar, serta evaluasi terhadap efektivitas program bantuan pemerintah.
FGD ini turut melibatkan unsur Pemerintah Kabupaten Pangkep, Puskadaran Sekretariat Jenderal DPD RI, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAP3) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kantor DPD RI Provinsi Sulawesi Selatan, akademisi dan peneliti, penyuluh perikanan, kelompok pembudi daya ikan, petambak garam, koperasi, serta pelaku usaha.
Forum tersebut diharapkan mampu menginventarisasi persoalan secara langsung dari para pemangku kepentingan sekaligus memetakan kesenjangan dalam tata kelola bantuan, mulai dari perencanaan kebutuhan, verifikasi calon penerima, penetapan bantuan, distribusi, pemanfaatan, pendampingan, hingga evaluasi.
Hasil FGD selanjutnya diharapkan menjadi bahan dalam penyusunan rekomendasi pengawasan Komite II DPD RI yang terukur dan implementatif, terutama dalam mendorong peningkatan produktivitas perikanan budidaya dan usaha pergaraman, meningkatkan ketepatan sasaran bantuan, memperkuat efektivitas pemanfaatan sarana produksi, serta menjaga keberlanjutan usaha masyarakat.
Penguatan sektor perikanan dan pergaraman Pangkep pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi, tetapi juga menjadi bagian strategis dalam memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan kepulauan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
