POLIPANGKEP.AC.ID, PANGKEP — Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan (Polipangkep), Prof. Dr. Mauli Kasmi, S.Pi., M.Si., menghadiri Rapat Kerja Forum Direktur Politeknik Negeri Indonesia (FDPNI) yang dirangkaikan dengan pembukaan Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI) Politeknik Negeri se-Indonesia XV, di Kampus Politeknik Negeri Medan, 24–26 Juli 2026.
Kegiatan tersebut menjadi forum strategis bagi para pimpinan politeknik negeri se-Indonesia untuk menyelaraskan arah kebijakan, memperkuat sinergi kelembagaan, serta membahas strategi pengembangan pendidikan vokasi nasional. Forum turut dihadiri oleh Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Dr. Beny Bandanadjaja, S.T., M.T. serta dibuka dengan sambutan dari Direktur Politeknik Negeri Medan, Dr. Ir. Idham Kamil, S.T., M.T., selaku tuan rumah.
Rangkaian rapat kerja membahas berbagai isu, mulai dari penguatan sumber daya manusia, pengembangan kemahasiswaan, hingga transformasi politeknik menuju Polytechnic University. Forum juga menjadi wadah diskusi dan penyusunan rekomendasi sebagai tindak lanjut penguatan tata kelola pendidikan vokasi di Indonesia.
Pada kesempatan tersebut, Prof. Mauli Kasmi dipercaya menjadi narasumber dengan memaparkan materi “Implementasi Manajemen Risiko Transformasi Politeknik University”. Dalam paparannya, ia menekankan bahwa transformasi politeknik harus didukung oleh manajemen risiko yang terstruktur, mulai dari aspek regulasi, tata kelola, kesiapan sumber daya manusia, hingga strategi komunikasi, agar proses transformasi berjalan sesuai koridor hukum dan tetap menjaga mandat pendidikan vokasi.
Ia menegaskan bahwa transformasi tidak cukup hanya mengubah nomenklatur kelembagaan, tetapi harus didukung oleh kepastian regulasi, kesiapan sumber daya manusia, penguatan tata kelola, serta strategi komunikasi yang mampu menjaga identitas pendidikan vokasi. Karena itu, manajemen risiko menjadi instrumen penting untuk memastikan proses transformasi berjalan terarah, meminimalkan potensi hambatan, dan menghasilkan kebijakan yang berkelanjutan bagi pengembangan pendidikan vokasi di Indonesia.
Berbagai masukan yang disampaikan Prof. Mauli, termasuk penguatan landasan hukum transformasi, mitigasi risiko kelembagaan, dan penguatan tata kelola tersebut, diterima oleh pihak Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan kebijakan transformasi pendidikan vokasi yang tengah disusun.
